Framework Working Group Kedua G20 Rampung Digelar, Bahas Risiko Ekonomi Global

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) menggelar pertemuan kedua Framework Working Group (2nd FWG) di bawah Presidensi G20 Indonesia pada 24-25 Mei 2022 di Jakarta. Ini membahas risiko ekonomi global untuk tantangan masa depan.

Pembahasan pada pertemuan FWG ke-2 akan fokus pada situasi ekonomi global saat ini dan area prioritas kepresidenan, yaitu dampak makroekonomi perubahan iklim dan scarring effect.

Pada hari pertama, para delegasi membahas prospek terkini dan berbagai risiko bagi perekonomian dunia yang terus berkembang. Terutama dipicu oleh perang di Ukraina, tekanan inflasi global yang tinggi dan terus-menerus, serta dampak pengetatan moneter di banyak negara.

Salah satu pandangan yang muncul dari diskusi hari pertama adalah perlunya kesadaran global akan ancaman ketahanan pangan dan energi. Dimana hal ini berpotensi menghambat pemulihan ekonomi dan menghambat kemakmuran berbagai negara.

Dalam konteks ini, para anggota menyadari perlunya koordinasi global yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Pada pertemuan hari kedua, topik utama pembahasan adalah dampak perubahan iklim terhadap ekonomi makro dan dukungan mitigasinya.

Kepala pusat regional dan bilateral Perbendaharaan, Nella Sri Hendriyetty, yang ditunjuk sebagai ketua bersama kepresidenan, mengatakan kerja sama antara para pihak diperlukan.

Diperlukan tindakan kolektif oleh negara-negara anggota untuk memitigasi perubahan iklim, dengan mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing negara,” katanya, mengutip seorang pejabat.

Topik kedua yang dibahas adalah air mata internal akibat pandemi Covid-19 atau lebih dikenal dengan efek bekas luka. Pada kesempatan tersebut, Presidensi Indonesia memaparkan hasil pertama exit strategy dan scarring dalam mendukung hasil survei pemulihan yang ditujukan untuk negara-negara anggota G20.

Salah satu hasil yang disampaikan adalah rencana negara-negara anggota untuk menghapus secara bertahap dukungan kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19, termasuk stimulus fiskal.